RAKORNIS TAHUN 2014

UPAYA

PENINGKATAN PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EFEK JERA 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Banten

DASAR HUKUM

I.  UU 32 TAHUN 2004 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH

▫PERDA NO 3 THN 2008 Tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

 DINAS DAERAH PROVINSI BANTEN

▫PERDA NO 49 THN 2002 Tentang PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

▫PERDA NO 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

▫

II. UU 14 TAHUN 1992 tentang LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN àUU 22 TAHUN 2009 

    tentang LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

    Pasal 169, 170, 171, 172 à Pengawasan Muatan Barang

    Pasal 307 à Ketentuan Pidana

VISI & MISI

“PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

INFORMATIKA BANTEN

YANG HANDAL DAN BERDAYA SAING”

 

a.MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN PROFESIONAL YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK;

b.MENINGKATKAN PELAYANAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG TERPADU, SELAMAT, AMAN, KAPASITAS MENCUKUPI, AKSESIBILITAS TINGGI, NYAMAN, CEPAT, TEPAT, TERTIB, TERATUR, BERKESINAMBUNGAN, TERJANGKAU DAYA BELI DAN RAMAH LINGKUNGAN

c.MENINGKATKAN PELAYANAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH.

KOMITMEN dan UPAYA PENINGKATAN KINERJA

JEMBATAN TIMBANG

REGULASI DI JEMBATAN TIMBANG BANTEN

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

KEPGUB No. 11 Th 2003; KEPGUB No. 17 Th 2004 jo PERGUB No. 21 Th 2005

Tentang

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG PER GOLONGAN KENDARAAN DALAM WILAYAH PROVINSI BANTEN

 PERDA  NO. 9 TH 2011

Retribusi Daerah

JASA PENIMBANGAN KEND BERMOTOR

PERMASALAHAN

OPERASIONAL JEMBATAN TIMBANG

1.Biaya Penerbitan Buku Uji Baru (STUK Baru) LEBIH RENDAH daripada Biaya/Sanksi Tilang Pengadilan, sehingga saat SIDANG Jaminan Buku Uji yang ditahan oleh Pengadilan, cenderung tidak diambil oleh Pengemudi/Perusahaan.

2.Keterbatasan Kewenangan PPNS Dinas Perhubungan dan LLAJ untuk menahan jaminan sidang.

3.Perbedaan besarnya denda tilang antar pengadilan negeri.

4.Vonis atau sanksi denda yang ditetapkan oleh pengadilan terhadap pelanggaran kelebihan muatan masih terlalu rendah sehingga tidak memberikan efek jera terhadap operator/ pengemudi angkutan barang.

5.Keengganan awak kendaraan menurunkan muatan atau pengembalian  kendaraan karena alasan kendaraan berasal dari Provinsi Lain dan telah menempuh perjalanan jauh (mendekati tujuan akhir).