PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN
ANGKUTAN UMUM PENUMPANG
DI WILAYAH PROVINSI BANTEN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Oleh
KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA PROVINSI BANTEN
VISI:
“PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA BANTEN
YANG HANDAL DAN BERDAYA SAING”
MISI:
1. MENINGKATKAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG
BAIK, BERSIH, DAN PROFESIONAL YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK;
2. MENINGKATKAN PELAYANAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG TERPADU, SELAMAT, AMAN, KAPASITAS MENCUKUPI, AKSESIBILITAS
TINGGI, NYAMAN, CEPAT, TEPAT, TERTIB, TERATUR,
BERKESINAMBUNGAN, TERJANGKAU DAYA BELI DAN RAMAH LINGKUNGAN
3. MENINGKATKAN PELAYANAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA YANG BERDAYA
SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
DIFOKUSKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG :
• PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KELANCARAN
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI MELALUI PEMENUHAN SARANA
DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
• KESTABILAN KONDISI KONSTRUKSI JALAN DAN
JEMBATAN MELALUI PENGENDALIAN MUATAN
ANGKUTAN BARANG
• OPTIMALISASI
PELAYANAN PADA SIMPUL TRANSPORTASI (TERMINAL, KERETA API, PELABUHAN DAN BANDARA)
• PENGENDALIAN KESELAMATAN DAN KELANCARAN PERHUBUNGAN MELALUI PENEGAKAN HUKUM DAN PERIJINAN
• PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI MASSAL DI PERKOTAAN DAN KETERSEDIAAN PELAYANAN TRANSPORTASI TERUTAMA PADA DAERAH TERPENCIL
DAN TERISOLIR
• PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI UNTUK LAYANAN INFORMASI DAN MENDUKUNG PELAYANAN TRANSPORTASI
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN
o UU NO 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
o PP NO 37 TAHUN 2011
TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
o KM 35 TAHUN 2003 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI
JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM
o PERDA NO 8 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN
o PERDA NO 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH
o PERGUB NO 8 TAHUN 2004
TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH
PROVINSI BANTEN
ISSU STRATEGIS PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
1. PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KELANCARAN
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI MELALUI PEMENUHAN SARANA
DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
2. KESTABILAN KONDISI KONSTRUKSI JALAN DAN
JEMBATAN MELALUI PENGENDALIAN MUATAN
ANGKUTAN BARANG
3. OPTIMALISASI
PELAYANAN PADA SIMPUL TRANSPORTASI (TERMINAL, KERETA API, PELABUHAN DAN BANDARA)
4. PENGENDALIAN KESELAMATAN DAN KELANCARAN PERHUBUNGAN MELALUI PENEGAKAN HUKUM DAN PERIJINAN
5. PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI MASSAL DI PERKOTAAN DAN KETERSEDIAAN PELAYANAN TRANSPORTASI TERUTAMA PADA DAERAH
TERPENCIL DAN TERISOLIR
6. KOORDINASI
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI MELALUI FORUM LLAJ
7. PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK LAYANAN INFORMASI DAN MENDUKUNG PELAYANAN
TRANSPORTASI
ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH BANTEN
1. PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR
UMUM
DALAM TRAYEK
•ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM
PROVINSI
•ANGKUTAN KHUSUS (KARYAWAN,
ANTAR JEMPUT,
PEMADU MODA, PEMUKIMAN)
PEMADU MODA, PEMUKIMAN)
TIDAK DALAM
TRAYEK
•DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI
•DENGAN TUJUAN TERTENTU
•UNTUK KEPERLUAN PARIWISATA
•DI KAWASAN TERTENTU
II. PELAYANAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR
UMUM
a.ANGKUTAN BARANG UMUM
b.ANGKUTAN BARANG KHUSUS
STANDAR PELAYANAN ANGKUTAN ORANG
Perusahaan Angkutan Umum
wajib memenuhi
standar pelayanan minimal
keamanan
kenyamanan
keselamatan
keterjangkauan
kesetaraan
keteraturan
PERIZINAN ANGKUTAN
Perusahaan Angkutan Umum
yang menyelenggarakan
angkutan orang dan/atau barang
yang menyelenggarakan
angkutan orang dan/atau barang
wajib memiliki:
a. izin
penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak
dalam trayek; dan/ atau
c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus
atau alat berat.
KENDALA DISIPLIN ANGKUTAN UMUM YANG
PERLU SEGERA
DITINDAK LANJUTI
TI
POKOK
:
. ANGKUTAN
UMUM PENUMPANG TIDAK BERIZIN
URAIAN KENDALA:
oPLAT NOMOR KUNING YG TIDAK MEMPUNYAI IZIN
PRINSIP PENGUSAHAAN ANGKUTAN
oPLAT NOMOR KUNING YG TIDAK MEMPUNYAI IZIN
TRAYEK (SK/KP)
TERJADINYA KEKOSONGAN PELAYANAN ANGKUTAN
PADA ZONA/RUAS TERTENTU
RENCANA TINDAK LANJUT:
PENERBITAN
PLAT KUNING DENGAN MEMPERTIMBANGKAN
PENGANTAR PLAT KUNING
PENGANTAR PLAT KUNING
PROGRES:
SEDANG DILAKSANAKAN
RENCANA TINDAK LANJUT
A. REGULASI
o PENYESUAIAN
PERATURAN TERHADAP PERKEMBANGAN
PERMASALAHAN ANGKUTAN
o SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN
oPENEGAKAN
HUKUM BERUPA OPERASI PENERTIBAN ANGKUTAN UMUM
SECARA TERPADU SECARA
BERKESINAMBUNGAN
B. DUKUNGAN PRASARANA DAN MODA LAINNYA
oMENDORONG PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASAL MODA KERETA API
DENGAN
PEMENUHAN PRASARANA PENDUKUNGNYA (PARK & RIDE
PADA STASIUN)
oMENDORONG
ANGKUTAN MASAL BUS (FEEDER) YG BERKONEKSI
DENGAN JALUR BUSWAY ATAU
JARINGAN/STASIUN KA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar