PENERTIBAN LALULINTAS
& PENANGANAN
LAKA LANTAS
DISAMPAIKAN OLEH :
WADIR LANTAS POLDA BANTEN
AKBP AHMAD ZAINUDIN, SH
DATA PELANGGARAN
TAHUN 2011
lJumlah Pelanggaran : 47.256 Kasus
Berdasarkan Jenis Kendaraan Pelanggar :
à Pick Up : 2.484 Kasus
à Bus Kecil : 984 Kasus
à Bus Besar : 1.007 Kasus
à Truck : 5.325 Kasus
à Mopen : 5.935 Kasus
à SPM : 30.861 Kasus
TW. 1 TAHUN 2012
lJumlah Pelanggaran : 9.770 Kasus
Berdasarkan Jenis Kendaraan Pelanggar :
à Pick Up : 226 Kasus
à Bus Kecil : 75 Kasus
à Bus Besar : 102 Kasus
à Truck : 595 Kasus
à Mopen : 573 Kasus
à SPM :
8.199 Kasus
SASARAN PRIORITAS
GIAT DAKGAR LANTAS
lPsl 287 ayat (1) jo psl 106 ayat (4) huruf a kma
menyerobot jalan dgn melanggar marka garis utuh
baik yg berfungsi sbg pembagi lajur maupun stop
line di lokasi alat pemberi isyarat lalu lintas
(traffic light).
lPsl 287 ayat (2) jo psl 106 ayat (4) huruf b kma
menyerobot jalan pada perintah keharusan
berhenti yg diatur oleh alat pemberi isyarat lalu
lintas (traffic light)
lPsl 287 Ayat (3) Jo Psl 106 Ayat (4) Huruf C :
à Berhenti di tempat larangan berhenti (berhenti
di leter
”S”)
à Parkir ditempat larangan parkir (leter
“P”)
à Parkir Di
Atas Jembatan Atau Bahu Jalan
Satu Arah Atau Tikungan Jalan
lMelawan arah arus lalu lintas ( gerakan lalu
lintas )
SASARAN PRIORITAS
GIAT DAKGAR LANTAS
lPsl 297 Jo Psl 115 Huruf B Kma Balapan Liar Di
Jalan Umum.
lPsl
285 ayat (2) jo psl 106 ayat (3) jo pasal 48
ayat (2) kma ranmor roda empat atau lebih di
jalan yg tidak memenuhi persyaratan teknis
lPsl
285 ayat (1) jo pasal 106 ayat (3) jo pasal 48
ayat (2) dan ayat (3) kma sepeda motor tidak
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
lPsl
300 huruf b jo psl 124 ayat (1) huruf d kma
pengemudi angkutan umum tdk
memberhentikan kendaraannya saat menaikan
dan/atau menurunkan penumpang
lPsl
281 jo psl 77 ayat (1) kma mengemudi
ranmor dijalan tidak miliki sim
lalu lintas ( gerakan lalu lintas ) SASARAN PRIORITAS
GIAT DAKGAR LANTAS
lPsl 288 ayat (2) jo psl 106 ayat (5) huruf b jo psl
77 ayat (2) kma sim yg dipergunakan tdk sah
dan/atau golongan sim tdk sesuai peruntukannya
lPsl 283 jo psl 106 ayat (1) kma pengemudi tidak
mampu mengemudi scr wajar karena pengaruh
obat-obatan atau miras kma atau sms sambil
mengemudi
lPsl 288 ayat (3) kma tidak melaksanakan
kewajiban uji berkala terhadap ranmor yg
diwajibkan kma dibuktikan dengan tanda lulus uji
berkala yg kadaluarsa atau dimiliki
Kecelakaan lalu lintas
Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka – sangka dan tdk disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda
Penanganan Laka
A. Menerima laporan laka
1. Lap langsung dr masyakat
2. Lap lalui Alkom
3. Diket / ditemukan ang polri
B. Siap datangi TKP
1. Jml personil ( min 2 ) + KR
2. Peralatan tangani TKP
- Alat pengaman TKP
- Kelengkapan Petugas
- Alat Olah TKP
C. Datangi TKP
Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan
lManusia - Lengah - lelah
lInfrastruktur -Alat-alat pengatur jalan
-Pembagian kelas jalan
Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan
lSistem-sistem yg ada -Sistem transportasi angkutan umum
-Sistem tata ruang
-Sistem informasi
SANTUNAN JASA RAHARJA
Laka tunggal KR pribadi tdk di tanggung JR
'' KECELAKAAN BERAWAL DARI PELANGGARAN ''
POTRET PENYELENGGARAAN
1. Tolong Korban
2. Mengamankan TKP
3. Mengamankan pengemudi
4. Buat tanda TKP
5. Catat Saksi
6. Kumpulkan BB
7. Ukur
/ Sketsa di TKP
8. Buat
BA TKP
9. Minta Visum Et Repertum
D. Penyelesaian
Selesainya perkara kecalakaan lalu lintas :
1. Penghentian penyidikan ( SP3 )
a. Tdk cukup bukti
b. Peristiwa tsb bukan tindak pidana
c. Dihentikan demi hukum
- Tsk meninggal Dunia
- Tindak pidana kadaluarsa
- Tindak pidana tsb sudah meperoleh
putusan pengadilan.
2.
Berkas Perkara Lengkap ( P21 )
3.
Berita Acara Cepat (Tipiring) Materi / LR
4.
Tilang ( Laka Materi )
Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan
lManusia - Lengah - lelah
- Ngantuk - Melanggar peraturan
- Sakit - Dibawah Pengaruh Alkohol
- Pandangan Terhalang - Tekanan Psikologis
- Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan Hukum /
peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas
peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas
lJalan -Jalan rusak -Licin
-Tikungan Tajam
-Tdk ada Marka
-Konstruksi jalan yang tidak benar
-Pengurangan jalan
-Rambu-rambu jalan dsb
lInfrastruktur -Alat-alat pengatur jalan
-Jembatan
-Pulau jalan
-Badan jalan dsb
Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan
lSistem-sistem yg ada -Sistem transportasi angkutan umum
-Sistem tata ruang
-Sistem informasi
-Sistem pengaturan / penataan pengguna
jalan
lAlam -Kabutjalan
-Banjir
-Badai
-Tanah longsor
-Gempa dsb
lKendaraan -Mesin
kendaraan
-Rem
-Transmisi
-Lampu
-Ban
-Kemudi
-Perlengkapan-perlengkapan
lainnya
SP2HP
1. Pemberitahuan
Perkembgn Hasil Penelitian Laporan
2. Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyelidikan
( setelah dilakukan riksa terhadap saksi
dan Tsk )
3.
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
( setelah cukup bukti )
4. Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan
( setelah berkas diserahkan ke JPU
)
5. Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan
( setelah adanya putusan Pengadilan yg
tetap )
STANDAR WAKTU PENANGANAN LAKA
1.Laka rugi materi / LR =
7 hari
2.Laka LB =
30 hari
3.Laka MD =
45 hari
4.Laka beruntun =
45 hari
5.Laka korban masal =
60 hari
6.Laka tabrak lari =
90 hari
CARA MEMPEROLEH
SANTUNAN
PT. JASA RAHARJA
1. BILA ALAMI LAKA LANTAS
2. SEGERA HUB.KTR
JASA RAHARJA TERDEKAT UTK DPT
INFO CARA DPT SANTUNAN
INFO CARA DPT SANTUNAN
3. LAMPIRKAN SRT
LAP. LAKA DR POLRI
4. MINTALAH SRT KET
CEDERA KORBAN DR RMH SAKIT/
PUSKESMAS / DOKTER YG MERAWAT
5. MINTALAH SRT KET.
AHLI WARISDR KELURAHAN / KADES
SESUAI ALAMAT KTP AHLI WARIS
6. DOKUMEN TSB
SERAHKAN KE JASA RAHARJA UTK DI
PROSES & DIBAYARKAN SANTUNAN
SANTUNAN JASA RAHARJA
Permen Keuangan RI No.
36/PM.010/2008
MD =
25 JT
CACAT
TETAP = 25
JT
BIAYA
PERAWATAN = 10 JT
BIAYA
PENGUBURAN = 2 JT
'' KECELAKAAN BERAWAL DARI PELANGGARAN ''
===================================================================
POTRET PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN UMUM PENUMPANG
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN
Ir. H. HUSNI HASAN, CES
VISI:
“PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI
INFORMATIKA
BANTEN
YANG
HANDAL DAN BERDAYA SAING”
MISI:
1. MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN PROFESIONAL YANG BERORIENTASI
PADA PELAYANAN PUBLIK;
2. MENINGKATKAN PELAYANAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG TERPADU, SELAMAT, AMAN, KAPASITAS MENCUKUPI, AKSESIBILITAS
TINGGI, NYAMAN, CEPAT, TEPAT, TERTIB, TERATUR,
BERKESINAMBUNGAN, TERJANGKAU DAYA BELI DAN RAMAH LINGKUNGAN
3. MENINGKATKAN PELAYANAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERDAYA SAING DAN
MEMBERIKAN NILAI TAMBAH.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
DIFOKUSKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG :
•PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KELANCARAN
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI MELALUI PEMENUHAN SARANA
DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
•KESTABILAN KONDISI KONSTRUKSI JALAN DAN
JEMBATAN MELALUI PENGENDALIAN MUATAN
ANGKUTAN BARANG
•OPTIMALISASI
PELAYANAN PADA SIMPUL TRANSPORTASI (TERMINAL, KERETA API, PELABUHAN DAN BANDARA)
•PENGENDALIAN KESELAMATAN DAN KELANCARAN PERHUBUNGAN MELALUI PENEGAKAN HUKUM DAN PERIJINAN
•PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI MASSAL DI PERKOTAAN DAN KETERSEDIAAN PELAYANAN TRANSPORTASI TERUTAMA PADA DAERAH TERPENCIL
DAN TERISOLIR
•PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI UNTUK LAYANAN INFORMASI DAN MENDUKUNG PELAYANAN TRANSPORTASI
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
oUU NO 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
oPP NO 37 TAHUN 2011
TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
oKM 35 TAHUN 2003 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM
oPERDA NO 49 TAHUN 2002
TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN
oPERDA NO 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH
oPERGUB NO 8 TAHUN 2004
TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH
PROVINSI BANTEN
KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT
1. ANGKUTAN UMUM PENUMPANG TIDAK BERIZIN:
o PLAT
NOMOR KUNING YG
TIDAK MEMPUNYAI IZIN PRINSIP
PENGUSAHAAN ANGKUTAN
PENGUSAHAAN ANGKUTAN
o PLAT
NOMOR KUNING YG
TIDAK MEMPUNYAI IZIN TRAYEK (SK/KP)
o PLAT
NOMOR HITAM
PENERBITAN
PLAT KUNING DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PENGANTAR PLAT KUNING
TERJADINYA
KEKOSONGAN PELAYANAN ANGKUTAN PADA ZONA/RUAS TERTENTU
RENCANA
TINDAK LANJUT
A. DALAM PENERBITAN PLAT NOMOR KUNING HARUS MEMPERTIMBANGKAN DOKUMEN PERIZINAN YANG DIKELUARKAN OLEH DISHUB
A. DALAM PENERBITAN PLAT NOMOR KUNING HARUS MEMPERTIMBANGKAN DOKUMEN PERIZINAN YANG DIKELUARKAN OLEH DISHUB
B. OPTIMALISASI JARINGAN
TRAYEK YG ADA DENGAN MELAKUKAN PENGEMBANGAN JARINGAN TRAYEK UNTUK MENJANGKAU
ZONA KEKOSONGAN PELAYANAN ANKUTAN
C. MENGEMBANGKAN
ANGKUTAN LINGKUNGAN YG RAMAH LINGKUNGAN (BBG)
RENCANA
TINDAK LANJUT
A. PENATAAN TRAYEK BERUPA PENGALIHAN RUTE/JALUR TANPA MERUBAH ASAL-TUJUAN PERJALANAN
B. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR (KAPASITAS) JALAN BERUPA PELEBARAN JALAN
C. MENGGESER SIMPUL KE ARAH TERMINAL TERDEKAT DENGAN MENGOPTIMALKAN TERMINAL YG ADA
D. MENGEMBANGKAN SIMPUL MENJADI SUB-TERMINAL
A. PENATAAN TRAYEK BERUPA PENGALIHAN RUTE/JALUR TANPA MERUBAH ASAL-TUJUAN PERJALANAN
B. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR (KAPASITAS) JALAN BERUPA PELEBARAN JALAN
C. MENGGESER SIMPUL KE ARAH TERMINAL TERDEKAT DENGAN MENGOPTIMALKAN TERMINAL YG ADA
D. MENGEMBANGKAN SIMPUL MENJADI SUB-TERMINAL
RENCANA KENAIKAN HARGA BBM (BENSIN DAN SOLAR) DARI Rp.4.500
MENJADI Rp. 6.000, NAIK SEBESAR 33,33%
KENAIKAN
TARIF ANGKUTAN UMUM BERKISAR ANTARA
15% s/d 22%
RENCANA
TINDAK LANJUT
oPEMBERIAN
SUBSIDI PADA KOMPONEN
TARIF ANGKUTAN UMUM :
TARIF ANGKUTAN UMUM :
ØSUKU CADANG KENDARAAN;
ØPAJAK KENDARAAN;
oPEMBERIAN DISPENSASI
TERHADAP BIAYA
OPERASIONAL :
OPERASIONAL :
ØBIAYA PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR/KIR;
BERMOTOR/KIR;
ØRETRIBUSI TERMINAL;
ØPERIZINAN TRAYEK
oOPERASI
PENGENDALIAN TARIF
ANGKUTAN UMUM
ANGKUTAN UMUM
RENCANA
TINDAK LANJUT LAINNYA
A. REGULASI
o PENYESUAIAN PERATURAN
TERHADAP PERKEMBANGAN PERMASALAHAN ANGKUTAN
o SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
o PENEGAKAN HUKUM BERUPA
OPERASI PENERTIBAN ANGKUTAN UMUM SECARA TERPADU
B. DUKUNGAN PRASARANA & MODA
B. DUKUNGAN PRASARANA & MODA
LAINNYA
o MENDORONG
PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASAL MODA KERETA API DENGAN PEMENUHAN PRASARANA
PENDUKUNGNYA (PARK & RIDE PADA STASIUN)
o MENDORONG ANGKUTAN
MASAL BUS (FEEDER) YG BERKONEKSI DENGAN JALUR BUSWAY ATAU JARINGAN/STASIUN KA.
================================================================================
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DAN DIMENSI KENDARAAN DI
WILAYAH PROVINSI BANTEN
DASAR PELAKSANAAN
1. Dasar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 1993
tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di
Jalan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
5. Peraturan Pemerintah
No. 44 Tahun 1993
tentang kendaraan dan pengemudi;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan
Darat No.
AJ.003/1/13/DRJD/2012 tentang pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan Bermotor dan Penegakan Hukum Perijinan Angkutan Secara Nasional
LATAR
BELAKANG
1.Banyak terjadi
pelanggaran angkutan penumpang
umum baik pelanggaran administratif maupun
operasional seperti :
a.Penggunaan Kartu
Pengawasan (KP) yang tidak
sah;
b.Izin trayek yang tidak
berlaku.
c.Angkutan Pariwisata
beroperasi reguler;
d.Pemasangan papan trayek,
tidak sesuai ijin;
e.Banyak angkutan umum yang dioperasikan di
jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik
jalan kendaraan;
f.Peralatan tanggap
darurat;
g.Jenis pelayanan;
h.Tiket kepada penumpang
angkutan umum;
i.Tidak terpenuhinya
kewajiban pembayaran
asuransi Jasa Raharja.
2. Banyak kendaraan bukan angkutan umum (plat
hitam) yang dioperasikan sebagai angkutan umum
(pengangkutan orang/barang dengan dipungut
bayaran)
3. Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan yang terus
meningkat;
4. Biaya operasional perusahaan transporter
tinggi
5. Banyak jalan baik jalan nasional maupun provinsi
yang rusak berat;
6. Biaya operasional perusahaan transporter tinggi;
7. Umur teknis kendaraan lebih pendek.
STRATEGI PENANGANAN
1. SISTEM DAN KELEMBAGAAN YAITU ENYUSUN/
MENYIAPKAN PERDA TENTANG PENANGANAN
MUATAN LEBIH, YANG DIHARAPKAN DAPAT
LEBIH EFEKTIF MENGATUR ANGKUTAN BARANG
TERUTAMA KETAATAN TERHADAP BATASAN
MUATAN YANG DAPAT MELALUI RUAS JALAN;
2.SUMBER DAYA MANUSIA YAITU MENYIAPKAN TENAGA-TENAGA YANG MAMPU MENINGKATKAN
KINERJA PENGAWASAN BAIK QUANTITATIF MAUPUN QUALITATIF;
3.DUKUNGAN PIMPINAN YAITU RENCANA
PENINGKATAN FREKUENSI PENGAWASAN
TERUTAMA BAGI PENGAWASAN TERHADAP
PELANGGARAN
MUATAN LEBIH ANGKUTAN
BARANG PADA TITIK DAN RUAS JALAN TERTENTU;
KENDALA – KENDALA PELAKSANAAN
• KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT DILAPANGAN
SECARA UMUM TIDAK ADA MASALAH, HANYA MASIH
DIPANDANG KURANGNYA FREKUENSI PEMERIKSAAN
YANG TERINTEGRAL DENGAN PUSAT , YANG
PADA
AKHIRNYA KURANGNYA PERFORMA SECARA
UMUM.
• PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN DILAPANGAN SEBAIKNYA
BERITA ACARA PELANGGARAN LALU LINTAS UNTUK
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM MEMUAT DATA
INFORMASI YANG DIBUTUHKAN SEHINGGA
PELAKSANAANNYA TIDAK MEMAKAN WAKTU YANG
BERDAMPAK KEPADA KUANTITAS DAN KUALITAS
PEMERIKSAAN.
• KURANGNYA
EXPOSE YANG MENYELURUH OLEH MEDIA
MASSA SEHINGGA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
SERENTAK TERKESAN DILAKUKAN KURANG SERIUS
DAN DIKHAWATIRKAN EFEKTIFIITAS
PELAKSANAAN TIDAK
TERCAPAI.
KONSEP PENANGANAN ANGKUTAN BARANG
YANG BERLEBIH MUATAN
YANG BERLEBIH MUATAN
a. Kendaraan
yang melebihi muatan dikatagorikan sebagai pelanggaran ;
b. Kelebihan muatan angkutan barang dihitung berdasarkan kepada
penimbangan sumbu-sumbu kendaraan untuk menentukan MST
(muatan
sumbu terberat) lebih dari 5% s/d 15% dari jumlah berat yangdiizinkan
(JBI)
dikatagorikan kompensasi tingkat I (KepGub
No.17 tahun
2004)
c. Pengangkutan barang dengan Kelebihan muatan lebih dari 15%
s/d 25%
dari jumlah berat
yang diizinkan
(JBI) dikatagorikan kompensasi tinggkat II
d.Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih besar dari 25%
dari jumlah berat yang diizinkan (JBI) dikatagorikan pelanggaran tingkat III
d.Tindakan pelanggaran
yang dilakukan adalah menurunkan barang dengan
peralatan tertentu dan atau mengembalikan kendaraan ke asal pengangkuta
n dan atau melarang operasi kendaraan.
Catatan Perbandingan Persoalan
• Overloading merupakan persoalan utama angkutan jalan raya yang hampir terjadi di seluruh belahan dunia
• Persoalan Overloading bukan monopoli negara-negara Asia dan
yang sedang berkembang saja.
• Sudag merupakan
issue Global.
==========================================================================================
Tidak ada komentar:
Posting Komentar