Angkutan Orang Tujuan Tertentu...

PEMBINAAN ANGKUTAN ORANG TUJUAN TERTENTU

MAKSUD PEMBINAAN 

1. MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG KETENTUAN ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU;
2. MEMBERDAYAKAN DAN MENGOPTIMALKAN PERAN ASOSIASI PROFESI TERKAIT DALAM PEMBINAA DAN PENYELENGGARAAN;
3. MENCIPTAKAN TERTIB ADMINISTRASI DAN TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN DENGAN MENMINGKATKAN

     
TUJUAN PEMBINAAN  
    

    Untuk mewujudkan pelayanan angkutan yang aman, selamat, lancar, dan tertib yang mendorong perekonomian dan kesejahteraan, mendukung etika budaya dan berlalu lintas serta menjamin kepastian hukum

LEGALITAS PEMBINAAN 

 1.UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ;

 2.PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1993 TENTANG       ANGKUTAN JALAN ;

 3.PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 49/50 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA DIRUBAH DENGAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2008;

 4.KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KM 68 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DIJALAN DENGAN KENDARAAN UMUM, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH DENGAN KM 31 TAHUN 2002 DAN KM 35 TAHUN 2003;

            

P E N J E L A S A N

• ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU DILARANG  MENAIKAN DAN MENURUNKAN PENUMPANG DISEPANJANG PERJALANAN UNTUK KEPERLUAN LAIN DILUAR KEPERLUAN ANGKUTAN DALAM TRAYEK;

• ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU DI SELENGGARAKAN DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PENUMPANG UMUM DAN MOBIL BUS UMUM;

•  YANG  TERMASUK DALAM ANGKUTAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ADALAH ANGKUTAN YANG DIGUNAKAN DENGAN CARA SEWA SEPERTI ANGKUTAN KARYAWAN, ANGKUTAN SHUTLE, ANGKUTAN TRAVEL,  YANG TIDAK MEMPUNYAI TRAYEK TETAP DAN TERATUR DAN MEMPUNYAI CIRI PELAYANAN DOOR TO DOOR SERVICE DENGAN ATAUPUN TIDAK DENGAN SUPIR DENGAN WILAYAH OPERASI YANG TIDAK TERBATAS;

 CIRI PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DGN

TUJUAN TERTENTU

-    TRAYEK TIDAK TETAP, WILAYAH OPERASI TIDAK TERBATAS

-   DILAYANI DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DAN MOBIL BUS

- TIDAK MELAYANI NAIK TURUN PENUMPANG UNTUK KEPENTINGAN LAIN KECUALI HANYA UNTUK KEPENTINGAN ANGKUTAN TERSBT

- PENGUSAHAAN OLEH PERUSAHAAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN

JENIS ANGKUTAN ORANGTUJUAN TERTENTU

•       ANGKUTAN ANTAR JEMPUT /TRAVEL;

•       ANGKUTAN SHUTLE BUS/PEMUKIMAN;

•       ANGKUTAN KARYAWAN;

•       ANGKUTAN PEMANDU MODA

•       AGKUTAN SEWA LAINNYA. 

PERBEDAAN KONDISI JENIS ANGKUTAN KHUSUS DENGAN TUJUAN TERTENTU

• ANGKUTAN KHUSUS : DIATUR OLEH UU 14/92, DIATUR DENGAN TRAYEK TETAP, SIFAT PELAYANAN MELENGKAPI  PELAYANAN UTAMA YAITU AKAP,AKDP, DST, PEMBERIAN IZIN DIDASARKAN KEPADA ADVIS TEKNIS DAN SOSIAL IMPACT ( PROFESIONAL JUDGMENT );

•  ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU : DIATUR OLEH UU 22/2009, SIFAT PELAYANAN TERGANTUNG KEBUTUHAN WILAYAH YBS/KEBIJAKAN, PEMBERIAN IZIN MELALUI SELEKSI ATAU PELELANGAN;

             PEMBINAAN DI WILAYAH BANTEN(CASE)

• BANYAKNYA  ANGKUTAN  KARYAWAN  YANG  DIGUNAKAN   BUKAN UNTUK KEPENTINGAN  DAN  TUJUAN  ANGKUTAN DAN 70% TIDAK MEMPUNYAI IZIN RESMI DARI PEMERINTAH ;

•   MARAKNYA ANGKUTAN TRAVEL (ANTAR JEMPUT)  YANG TANPA DILENGKAPI IZIN DAN TANPA DILEGKAPI POOL KENDARAAN YANG MEMADAI;

SYARAT-SYARAT PENGUSAHA

1.  MEMILIKI SIU ANGKUTAN;

2.  MEMILIKI IZIN OPERASI;

3.  BERBADAN HUKUM SWASTA ATAU PEMERINTAH;

SYARAT-SYARAT MEMILIKI IZIN OPERASI

1.  MEMILIKI SIU ANGKUTAN;

2. MEMILIKI AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN, DAN PERUBAHANNYA;

3. DAFTAR KENDARAAN YANG LAIK JALAN YANG DIBUKTIKAN DENGAN STNK DAN BUKU UJI YANG MASIH BERLAKU;

4.  MEMILIKI POOL KENDARAAN;

5. ADANYA ADVIS TEKNIS DARI DINAS PERHUBUNGAN SETEMPAT/SESUAI DOMISILI PERUSAHAAN DAN KENDARAAN;

6. PERMOHONAN KEPADA DINAS HUBKOMINFO (SESUAI KEWENANGAN);

7. SANGGUP MENYEDIAKAN FASILITAS ATAU BEKERJASAMA DENGAN BENGKEL PERAWATAN KENDARAAN, KOMITMEN MENYIAPKAN STANDAR PELAYANAN.

SYARAT-SYARAT MEMILIKI SIU

          

1. MEMILIKI NPWP;

2. MEMILIKI AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN, DAN PERUBAHANNYA;

3. MEMILIKI KETERANGAN DOMISILI;

4. MEMILIKI POOL KENDARAAN;

5. MEMILIKI SITU;

6. PERMOHONAN KEPADA DINAS HUBKOMINFO;

7. PERNYATAAN SANGGUP MENGUASAI/MEMILIKI 5 KENDARAAN

8. PERMOHONAN DITUJUKAN KE BUPATI/WALIKOTA DOMISILI

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

    PASAL 304 UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ : “ SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU YANG MENAIKAN ATAU MENURUNKAN PENUMPANG LAIN DISEPANJANG PERJALANAN ATAU MENGGUNAKAN ANGKUTAN TIDAK SESUAI DENGAN ANGKUTAN UNTUK KEPERLUAN LAIN DIPIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 BULAN ATAU DENDA PALING  BANYAK 250 RIBU;

      DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 2 BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK 500 RIBU SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK;