Angkutan Orang Tujuan Tertentu...

PEMBINAAN ANGKUTAN ORANG TUJUAN TERTENTU

MAKSUD PEMBINAAN 

1. MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG KETENTUAN ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU;
2. MEMBERDAYAKAN DAN MENGOPTIMALKAN PERAN ASOSIASI PROFESI TERKAIT DALAM PEMBINAA DAN PENYELENGGARAAN;
3. MENCIPTAKAN TERTIB ADMINISTRASI DAN TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN DENGAN MENMINGKATKAN

     
TUJUAN PEMBINAAN  
    

    Untuk mewujudkan pelayanan angkutan yang aman, selamat, lancar, dan tertib yang mendorong perekonomian dan kesejahteraan, mendukung etika budaya dan berlalu lintas serta menjamin kepastian hukum

LEGALITAS PEMBINAAN 

 1.UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ;

 2.PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1993 TENTANG       ANGKUTAN JALAN ;

 3.PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 49/50 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA DIRUBAH DENGAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2008;

 4.KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KM 68 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DIJALAN DENGAN KENDARAAN UMUM, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH DENGAN KM 31 TAHUN 2002 DAN KM 35 TAHUN 2003;

            

P E N J E L A S A N

• ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU DILARANG  MENAIKAN DAN MENURUNKAN PENUMPANG DISEPANJANG PERJALANAN UNTUK KEPERLUAN LAIN DILUAR KEPERLUAN ANGKUTAN DALAM TRAYEK;

• ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU DI SELENGGARAKAN DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PENUMPANG UMUM DAN MOBIL BUS UMUM;

•  YANG  TERMASUK DALAM ANGKUTAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ADALAH ANGKUTAN YANG DIGUNAKAN DENGAN CARA SEWA SEPERTI ANGKUTAN KARYAWAN, ANGKUTAN SHUTLE, ANGKUTAN TRAVEL,  YANG TIDAK MEMPUNYAI TRAYEK TETAP DAN TERATUR DAN MEMPUNYAI CIRI PELAYANAN DOOR TO DOOR SERVICE DENGAN ATAUPUN TIDAK DENGAN SUPIR DENGAN WILAYAH OPERASI YANG TIDAK TERBATAS;

 CIRI PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DGN

TUJUAN TERTENTU

-    TRAYEK TIDAK TETAP, WILAYAH OPERASI TIDAK TERBATAS

-   DILAYANI DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DAN MOBIL BUS

- TIDAK MELAYANI NAIK TURUN PENUMPANG UNTUK KEPENTINGAN LAIN KECUALI HANYA UNTUK KEPENTINGAN ANGKUTAN TERSBT

- PENGUSAHAAN OLEH PERUSAHAAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN

JENIS ANGKUTAN ORANGTUJUAN TERTENTU

•       ANGKUTAN ANTAR JEMPUT /TRAVEL;

•       ANGKUTAN SHUTLE BUS/PEMUKIMAN;

•       ANGKUTAN KARYAWAN;

•       ANGKUTAN PEMANDU MODA

•       AGKUTAN SEWA LAINNYA. 

PERBEDAAN KONDISI JENIS ANGKUTAN KHUSUS DENGAN TUJUAN TERTENTU

• ANGKUTAN KHUSUS : DIATUR OLEH UU 14/92, DIATUR DENGAN TRAYEK TETAP, SIFAT PELAYANAN MELENGKAPI  PELAYANAN UTAMA YAITU AKAP,AKDP, DST, PEMBERIAN IZIN DIDASARKAN KEPADA ADVIS TEKNIS DAN SOSIAL IMPACT ( PROFESIONAL JUDGMENT );

•  ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU : DIATUR OLEH UU 22/2009, SIFAT PELAYANAN TERGANTUNG KEBUTUHAN WILAYAH YBS/KEBIJAKAN, PEMBERIAN IZIN MELALUI SELEKSI ATAU PELELANGAN;

             PEMBINAAN DI WILAYAH BANTEN(CASE)

• BANYAKNYA  ANGKUTAN  KARYAWAN  YANG  DIGUNAKAN   BUKAN UNTUK KEPENTINGAN  DAN  TUJUAN  ANGKUTAN DAN 70% TIDAK MEMPUNYAI IZIN RESMI DARI PEMERINTAH ;

•   MARAKNYA ANGKUTAN TRAVEL (ANTAR JEMPUT)  YANG TANPA DILENGKAPI IZIN DAN TANPA DILEGKAPI POOL KENDARAAN YANG MEMADAI;

SYARAT-SYARAT PENGUSAHA

1.  MEMILIKI SIU ANGKUTAN;

2.  MEMILIKI IZIN OPERASI;

3.  BERBADAN HUKUM SWASTA ATAU PEMERINTAH;

SYARAT-SYARAT MEMILIKI IZIN OPERASI

1.  MEMILIKI SIU ANGKUTAN;

2. MEMILIKI AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN, DAN PERUBAHANNYA;

3. DAFTAR KENDARAAN YANG LAIK JALAN YANG DIBUKTIKAN DENGAN STNK DAN BUKU UJI YANG MASIH BERLAKU;

4.  MEMILIKI POOL KENDARAAN;

5. ADANYA ADVIS TEKNIS DARI DINAS PERHUBUNGAN SETEMPAT/SESUAI DOMISILI PERUSAHAAN DAN KENDARAAN;

6. PERMOHONAN KEPADA DINAS HUBKOMINFO (SESUAI KEWENANGAN);

7. SANGGUP MENYEDIAKAN FASILITAS ATAU BEKERJASAMA DENGAN BENGKEL PERAWATAN KENDARAAN, KOMITMEN MENYIAPKAN STANDAR PELAYANAN.

SYARAT-SYARAT MEMILIKI SIU

          

1. MEMILIKI NPWP;

2. MEMILIKI AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN, DAN PERUBAHANNYA;

3. MEMILIKI KETERANGAN DOMISILI;

4. MEMILIKI POOL KENDARAAN;

5. MEMILIKI SITU;

6. PERMOHONAN KEPADA DINAS HUBKOMINFO;

7. PERNYATAAN SANGGUP MENGUASAI/MEMILIKI 5 KENDARAAN

8. PERMOHONAN DITUJUKAN KE BUPATI/WALIKOTA DOMISILI

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

    PASAL 304 UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ : “ SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU YANG MENAIKAN ATAU MENURUNKAN PENUMPANG LAIN DISEPANJANG PERJALANAN ATAU MENGGUNAKAN ANGKUTAN TIDAK SESUAI DENGAN ANGKUTAN UNTUK KEPERLUAN LAIN DIPIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 BULAN ATAU DENDA PALING  BANYAK 250 RIBU;

      DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 2 BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK 500 RIBU SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK;

PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DIWILAYAH PROVINSI BANTEN..............

PENGEMBANGAN TRANSPORTASI  DIWILAYAH PROVINSI BANTEN

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten

Anyer, 22 Maret 2011

APA ITU TRANSPORTASI

      •TRANSPORTASI ADALAH 
      AKTIVITAS YANG BERKAITAN DENGAN PROSES PEMINDAHAN ORANG, BARANG, JASA DARI SATU TEMPAT (ASAL) KETEMPAT LAIN (TUJUAN) SEHINGGA  DENGAN PERPINDAHANNYA MEMILIKI NILAI TAMBAH.

     •UNTUK MEMENUHI KEPENTINGAN TERSEBUT, 
      DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI HARUS MEMENUHI BEBERAPA PERSYARATAN :

         1.  LANCAR

         2.  TERTIB & TEPAT WAKTU

         3.  SELAMAT

         4.  AMAN

         5.  NYAMAN

         6.  TERJANGKAU

        •ADANYA PERTUMBUHAN/DINAMIKA KEHIDUPAN MANUSIA 
        MENUNTUT PERLUNYA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TERUS DITATA DAN DIKEMBANGKAN SECARA BERKELANJUTAN.

       •PENATAAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MENCAKUP UNSUR-UNSUR : SIMPUL, JARINGAN, KENDARAAN &OPERATOR, SISTEM OPERASI, DLL.

 BEBERAPA PENGERTIAN KINERJA TRANSPORTASI

•LANCAR : TERWUJUDNYA WAKTU TEMPUH YANG TEPAT DENGAN TINGKAT KESELAMATAN YANG TINGGI, YANG DAPAT DIUKUR DENGAN KECEPATAN KENDARAAN PER-SATUAN WAKTU.

•TERTIB : PENGOPERASIAN TRANSPORTASI SESUAI DENGAN PER-UNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN NORMA ATAU NILAI-NILAI YANG BERLAKU DI MASYARAKAT, YANG DAPAT DIUKUR DARI PERBANDINGAN JUMLAH PELANGGARAN DENGAN JUMLAH PERJALANAN.

•SELAMAT : TERHINDARNYA PENGOPERASIAN TRANSPORTASI DARI KECELAKAAN YANG DIUKUR BEDASARKAN PER BANDINGAN JUMLAH KEJADIAN KECELAKAAN TERHADAP JUMLAH PERGERAKAN KENDARAAN DAN JUMLAH PENUMPANG/ BARANG.

•NYAMAN : TERWUJUDNYA KETENANGAN ATAU KENIKMATAN BSGI PENUMPANG SELAMA DALAM PERJALANAN, YANGT DAPAT DIUKUR DARI KETERSEDIAAN DAN KUALITAS FASILITAS TERHADAP STANDARNYA.

•AMAN : TERHINDARNYA PENGOPERASIAN TRANSPORTASI DARI AKIBAT FAKTOR EKSTERNAL ( GANGUAN ALAM, MANUSIA, DAN GANGGUAN LINGKUNGAN LAINNYA), YANG DAPAT DIUKUR DARI PERBANDINGAN JUMLAH KEJADIAN GANGGUAN DENGAN JUMLAH PERJALANAN.

•TERJANGKAU : PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI YANG MAMPU MENYENTUH PADA PUSAT PUSAT KEGIATAN DAN PADA DAERAH PEDALAMAN, DAERAH TERPENCIL, DENGAN BIAYA TERJANGKAU OLEH SEMUA LAPISAN MASYARAKAT, YANG DAPAT DIUKUR BERDASARKAN PERBANDIKAN ANTARA PENGELUARAN RATA-RATA MASYARAKAT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN TRANSPORTASI TERHADAP PENDAPATAN.

MENGAPA TRANSPORTASI DIBANTEN PERLU DITATA DAN DIKEMBANGKAN

•PERTUMBUHAN DEMAND DIKARENAKAN  ADANYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK, PERTUMBUHAN AKTIVITAS PRODUKSI, TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP LEVEL SERVICE, DLL.

•ADANYA KESENJANGAN/TIDAK SEIMBANGANNYA   PERTUMBUHAN WILAYAH.

•TERBATASNYA SUMBERDAYA ALAM (ENERGI) DAN ISU LINGKUNGAN (PENCEMARAN).

•IN-EFISIENSI PERJALANAN ( BIAYA TRANSPORTASI) AKIBAT DARI KEMACETAN (PEMILIHAN MODA ANGKUTAN DAN PENATAAN STRUKTUR/SISTEM JARINGAN PELAYANAN YANG BELUM MEMADAI), TINGGINYA TINGKAT KECELAKAAN DAN PELANGGARAN MUATAN LEBIH.

•ADANYA PENGEMBANGAN KAWASAN PUSAT PUSAT PERTUMBUHAN BARU YANG BELUM DIDUKUNG DENGAN AKSESIBILITAS SECARA MEMADAI.

•TINGGINYA PERKEMBANGAN DAYA SAING GLOBAL.

SISTEM PELAYANAN PERKOTAAN                   PROVINSI BANTEN

1.PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) :  KOTA TANGERANG, SERANG, CILEGON, TANGERANG SELATAN (MERAH).

2.PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW) : PANDEGLANG, RANGKASBITUNG (PING).

3.PKW USULAN PROVINSI   :  PANIMBANG (KUNING).

4.PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL) : LABUAN, MALIMPING, MENES, PASAR KEMIS, CIKUPA, CIKANDE, TIGARAKSA, CIBALIUNG,  SUMUR DAN BAYAH (PING).

SISTEM PELAYANAN JARINGAN JALAN
(PP 34 tahun 2006 ttg jalan) 

•JARINGAN JALAN NASIONAL

1.JALAN ARTERI PRIMER :  Menghubungkan PKN – PKN, PKN – PKW, PKN/PKW – Bandara/pelabuhan pusat penyebaran internasional.

2.JALAN KOLEKTOR PRIMER : Menghubungkan PKW – PKW, PKW –PKL.

3.JALAN STRATEGI NASIONAL : Menghubungkan PKN – PKW – Kawasan Strategis.

4.JALAN TOL : Mempercepat perwujudan jalan bebas hambatan.

•JARINGAN JALAN PROVINSI

1.JALAN KOLEKTOR PRIMER : Menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten/ Kota.

2.JALAN KOLEKTOR PRIMER : Menghubungkan antar ibu kota Kabupaten/ Kota.

3.JALAN STRATEGIS PROVINSI.

•JARINGAN JALAN KABUPATEN

1.JALAN KOLEKTOR PRIMER yang tdk masuk jalan Nasional & jalan Provinsi.

2.JALAN LOKAL PRIMER : Menghubungkan Ibukota Kabupaten – Kecamatan, Ibukota Kabupaten – Pusat Desa, antar ibukota kecamatan, Ib ukota kecamatan – desa, antar desa.

3.JALAN SEKUNDER yang tdk termasuk Jalan Provinsi & Jalan Sekunder dalam kota.

4.JALAN STRATEGIS KABUPATEN.

POLA PERJALANAN DIBANTEN DAN SISTEM PELAYANAN ANGKUTAN

•PERJALANAN LOKAL (PERKOTAAN, PEMUKIMAN, PEDESAAN)

•PERJALANAN REGIONAL (ANTAR KOTA DALAM PROVINSI, PERBATASAN)

•PERJALANAN NASIONAL (ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI, PERBATASAN)

.

SISTEM PELAYANAN ANGKUTAN DILAKUKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PADA TRAYEK TETAP DAN TIDAK DALAM TRAYEK.

ARAH PENGEMBANGAN TRANSPORTASI WILAYAH 

•MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI YANG MAMPU MENGHUBUNGKAN SELURUH PELOSOK WILAYAH PROVINSI BANTEN, YANG MEMBENTUK POLA ‘RING-RADIAL’ YAITU RING ATAU CINCIN/MELINGKAR MENGELILINGI RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN, DAN RADIAL MENGHUBUNGKAN DAERAH PESISIR DENGAN DAERAH PEDALAMAN.

•MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI YANG TERPADU SECARA HIERARKI MENGHUBUNGKAN ANTARA IBUKOTA PROVINSI (PKN) DENGAN IBUKOTA KABUPATEN/KOTA (PKW), ANTAR PKW-PKW, DENGAN KAWASAN STRATEGIS DAN KAWASAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN.

•PENINGKATAN KAPASITAS DAN KWALITAS SISTEM TRANSPORTASI YANG MENGHUBUNGKAN SIMPUL TRANSPORTASI, KAWASAN PERKOTAAN, KAWASAN ANDALAN/STRATEGIS, SERTA PUSAT-PUSAT PRODUKSI DENGAN DAERAH PEMASARAN, TERUTAMA PADA JARINGAN TRANSPORTASI  YANG MEMILIKI TINGKAT KEPADATAN YANG TINGGI.

•PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL DIWILAYAH PERKOTAAN DISESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK KEUNGGULAN MODA SERTA WILAYAH YANG DILAYANI.

•MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG MAMPU MELAYANI MOBILISASI PERJALANAN JARAK JAUH   (NASIONAL DAN INTERNASIONAL)

RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI

RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN NASIONAL

Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan nasional pada ruas :

•Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Batas DKI Jakarta secara bertahap dengan pelebaran jalan dan pembangunan jalan lingkar.

•Merak – Suralaya – Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon dan jaringan jalan kabupaten/kota ruas Tangerang – Bandara Soekarno-Hatta

•Pengembangan jaringan jalan ‘ring utara’ ruas Bojonegara - Banten Lama – Tirtayasa – Kronjo – Mauk – Teluknaga – Bandara Soekarno-Hatta.

•Labuan – Saketi – Pandeglang – Rangkasbitung – Cipanas – Batas Jawa Barat.

•Merak – Cilegon – Ciwandan – Anyer – Carita – Labuan – Panimbang –Cigeulis – Cibaliung – Muarabinuangeun – Malingping – Simpang – Bayah – Cisolok - Batas Provinsi Jawa Barat mewujudkan ‘ring barat-selatan’ provinsi banten

Jalan nasional berdasarkan Surat Keputusan Menkimpraswil No. 376/KPTS/M2004 yang sudah dikembangkan di Banten adalah 36 ruas.

RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN BEBAS HAMBATAN

JORR II (Jakarta Outer Ring Road II) :

• Kamal – Teluk Naga – Batu – Ceper, Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran, Kunciran – Serpong, Serpong – Cinere, Cinere – Cimanggis, Cimanggis – Cibitung, Cibitung – Cilincing.

•Peningkatan kapasitas dan kwalitas jalan tol ruas Jakarta – Tangerang,

•Pengembangan jalan tol ruas Cilegon – Bojonegara, Tangerang – Merak, jalan tol dalam kota Pondok Aren – Ulujami, Pondok Aren – Serpong, Pengembangan Jembatan Selat Sunda.

RENCANA Pengembangan jalan tol yang direncanakan/diusulkan Provinsi Banten ruas  :

•Kragilan (Serang) – Warunggunung (Rangkasbitung) – Panimbang – Bandar Udara Banten Selatan.

•Serpong – Kunciran – Bandara Soekarno Hatta (BSH) – Teluk Naga.

•Serpong – Tigaraksa – Balaraja.

•Balaraja – Teluknaga – Bandara Soekarno Hatta (Lingkar Utara).

•Rangkasbitung – Tangerang.

•Cilegon – Bojonegara – Merak.

RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN PROVINSI

Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi pada ruas :

•Tangerang – Serpong – Batas Provinsi Jawa Barat sebagai penghubung wilayah Provinsi Jawa Barat.

•Bayah – Cikotok – Citorek – Majasari – Cigelung – Rangkasbitung – Kopo – Cisoka – Tigaraksa – Serpong untuk mewujudkan jalan ‘ring selatan-timur’ Provinsi Banten.

•Pontang – Ciruas – Warung Gunung – Gunung Kencana – Malingping, ruas Warung Gunung – Cipanas, Rangkasbitung – Citeras – Tigaraksa. untuk perwujudan jalan ‘cincin’ Provinsi Banten.

•Panimbang – Angsana – Munjul – Cikeusik – Muarabinuangeun, Panimbang – Citeureup – Banyuasih – Cimanggu – Cigeulis – Wanasalam – Malingping, Citeurep – Cibaliung – Cikeusik – Wanasalam - Malingping, Bayah – Cilograng – Cibareno – Batas Provinsi Jawa Barat untuk penghubung dan pengembangan Banten Selatan.

Jalan propinsi yang ada sesuai dengan Surat Keputusan  Gubernur Banten No.761/Kep.8

Huk/2006 sebanyak 81 ruas-ruas jalan

RENCANA Pengembangan Simpul Transportasi Jalan (Terminal)

Pengembangan, peningkatkan kapasitas dan kualitas terminalpenumpang :

•Terminal Tipe A yaitu terminal Merak (Kota Cilegon), Pakupatan (Kota  Serang), Poris Plawad (Kota Tangerang), Kadubanen dan Tarogong (Kabupaten Pandeglang), Kaduagung (Kabupaten Lebak), Jatiuwung (Kota Tangerang), Cibeber (Kota Cilegon).

•Terminal Tipe B yaitu terminal Pandeglang, Rangkasbitung, Ciputat, Banten Selatan (Bayah), Banten Selatan (Malingping), Labuan dan Balaraja.

•Terminal Tipe B yaitu terminal Cipocok (Kota Serang), Malingping (Kabupaten Lebak), Ciledug (Kota Tangerang), Cimone (Kota Tangerang), Cadas (Kota Tangerang), Tanara (Kabupaten Serang).

•Pengembangan Terminal terpadu Merak (Kota Cilegon), Terminal Bandara Soekarno Hatta dan Terminal Poris Plawad (Kota Tangerang) sebagai terminal yang melayani perpindahan antar moda transportasi.

•Pengembangan terminal pada kawasan-kawasan strategis untuk mendukung sektor pariwisata dan industri di wilayah Bojonegara, Cikande, Balaraja, Anyer, Carita, Banten Lama, Tanjung Lesung, Pulorida, Panimbang, Sumur.

•Pengembangan terminal penumpang perkotaan yaitu di Serpong, Karawaci, Ciputat, Larangan dan Baros.

•Pengembangan Terminal Agribisnis di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang yang melayani perpindahan barang hasil pertanian.

•

Rencana Pengembangan Prasarana Penghubung Antar Pulau

•Pengembangan prasarana transportasi yang menghubungkan antara Pulau Jawa - Sumatera (Jembatan Selat Sunda) sebagai alternatif pelayanan penyeberangan lintas Merak – Bakauheuni.

Rencana Pengembangan Pelayanan Angkutan

•Pengembangan pelayanan angkutan melalui penyediaan jaringan pelayanan transportasi pada trayek tetap dan tidak dalam trayek, baik pelayanan ekonomi maupun non ekonomi.

•Pengembangan angkutan massal perkotaan di wilayah Tangerang (Jabodetabek) dan wilayah Cilegon – Serang –Pandeglang – Rangkasbitung (Ciseparang).

•Mengembangkan pelayanan angkutan di kawasan tertinggal, perbatasan, terpencil di Banten Selatan dengan angkutan perintis, saat ini yang telah beroperasi 4 trayek yaitu : labuhan-munjul, Serang-gunungkencana-malimping, Cikeusik-cibareno, Merak-sumur, dan yang akan dikembangkan trayek Serang-bojen.
•Mengembangkan angkutan khusus melayani kawasan-kawasan tertentu melalui angkutan karyawan, angkutan pemadu moda, angkutan wisata, angkutan pemukiman, dan perbatasan.
•Mengembangkan angkutan barang yang menghubungkan antara kawasan industri dan kawasan lainnya dengan simpul-simpul transportasi.
Rencana Pengembangan Transportasi Perkeretaapian
Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jaringan KA pada
lintas :
•Cilegon – Bojonegara, Serpong – Tangerang – Bandara Soekarno Hatta dan lintas Serang – Cikande – Cikupa – Serpong.
•Cilegon – Serang – Pandeglang - Rangkasbitung (Ciseparang).
•Pembangunan kembali jaringan KA yang tidak dioperasikan pada lintas Labuan – Saketi – Rangkasbitung, Saketi – Malingping – Bayah dan Ciwandan – Anyer Kidul.
•Membangun lintas baru Anyer Kidul – Labuan – Panimbang.
•Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta dan Cigading – Krenceng Cilegon.
•Mengembangkan jaringan KA yang langsung menghubungkan jaringan wilayah barat dengan wilayah tengah pada lintas  Serpong – Citayam – Nambo – Cikarang
•Jaringan KA perkotaan yaitu lintas Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang dan lintas Tangerang – Duri.
•Mengembangkan pelayanan angkutan KA bisnis dan eksekutif pada lintas Tangerang – Duri, Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang dan lintas Merak – Cilegon – Serang – Rangkasbitung.
•Pengembangan jalur kereta api (double track) Jakarta - Kota Tangerang.
•Meningkatkan sarana dan prasarana Stasiun Merak, Serang, Rangkasbitung, Pasar Anyar (Kota Tangerang), Serpong (Kota Tangerang Selatan).
•Mengembangkan Stasiun KA Terpadu pada Kawasan Merak, Kawasan Bojonegara, Kawasan Bandara Soekarno -  Hatta dan Kawasan Bandar Udara Banten Selatan


Rencana Pengembangan Transportasi Laut
•Mengembangkan Pelabuhan Bojonegara sebagai Pelabuhan Internasional dalam satu sistem dengan Tanjung Priok (DKI Jakarta).
•Mengoptimalkan pelayanan Pelabuhan Ciwandan, Cigading,  Merak Mas  sebagai Pelabuhan Umum untuk melayani angkutan laut pada kawasan industri di wilayah Cilegon dan Serang.
•Peningkatan Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Anyer, Labuan, Panimbang, Muarabinuanguen, Bojonegara Wadas, Bayah, Kronjo, Karangantu, dan Kubangsari.
•Pengembangan Pelabuhan Khusus untuk mendukung potensi Industri, Pariwisata, Pertanian dan Pertambangan di  Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Kawasan Pantura Kabupaten Tangerang.
•Pengembangan Pelabuhan Nasional Merak
•Peningkatan dan rehabilitasi pelabuhan perintis yang melayani pulau-pulau kecil.


Rencana Pengembangan  Transportasi Udara
•Mengembangkan pelayanan sarana, prasarana dan sistem pengoperasian bandara Soekarno Hatta sesuai dengan fungsinya sebagai bandara pusat penyebaran primer yang secara langsung melayani pergerakan orang dan barang dari dan ke luar negeri.
•Bandara Budiarto di Kabupaten Tangerang sebagai bandar udara khusus yang diperuntukan sebagai pusat pendidikan penerbangan di Indonesia.
•Pengembangan Kawasan Lapangan Terbang Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan untuk mendukung pengembangan potensi unggulan daerah.
•Pengembangan Bandara Gorda di Kabupaten Serang sebagai bandar udara khusus kepentingan militer.
•Pengembangan bandar udara perintis di Banten Selatan di Kabupaten Pandeglang untuk mendukung pengembangan potensi pariwisata, perikanan, perkebunan dan pertambangan.
•Mengembangkan dan memantapkan jaringan pelayanan angkutan udara pada rute-rute penerbangan domestik dan internasional.


Rencana  Pengembangan Transportasi Penyeberangan
•Peningkatan pelayanan Pelabuhan Merak dengan mengembangkan prasarana, sarana dan sistem pengoperasian Pelabuhan dan penambahan pelayanan kapal yang memenuhi persyaratan pelayaran.
•Mengembangkan Pelabuhan penyeberangan alternatif dalam rangka mengatasi tingkat kepadatan angkutan penyeberangan  lintas Jawa – Sumatera.
•Mengembangkan pelayanan angkutan penyeberangan perintis pada pulau-pulau berpenghuni yaitu lintas Cituis/ Tanjungkait/ Tanjungpasir – Kep. Seribu, Karangantu – Pulau Tunda, Grenjang – Pulau Panjang, Sumur – Pulau Panaitan, Muarabinuangeun – Pulau Deli, Labuan - Pulau Sangiang,  Merak – Kepulauan anak Gn. Krakatau.


Rencana Pengembangan Angkutan Massal Cepat Perkotaan
•Arahan pengembangan angkutan masal cepat di wilayah perkotaan meliputi pengembangan angkutan masal cepat di wilayah JABODETABEK dalam sistem transportasi yang saling terkait dengan sistem transportasi Provinsi DKI Jakarta.